Pekerja China di Proyek PLTU Kukar FaktaIndonesia - Presiden Joko Widodo menegaskan mendorong setiap Kementerian untuk membuka seluas-luasn...
 |
| Pekerja China di Proyek PLTU Kukar |
"Banyak yang bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta juga itu yang ngitung kapan? Itungan kita 21 ribu. Sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, tak mungkin pula Indonesia dimasuki tenaga kerja dari China, Amerika sampai Eropa bekerja di Indonesia. Sebab, kata dia, mana mungkin mereka ingin digaji kecil di Indonesia.
"Karena gaji mereka lebih gede dari kita. Masa Rp 10 juta" katanya.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan aktivitas buruh ilegal asal China itu menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Semisal, tidak adanya penerimaan pajak karena tidak terdaftar untuk bekerja di Indonesia.
"Penerimaan bukan pajak jadi tidak ada," jelasnya.
Atas isu serbuan 10 juta tenaga kerja ilegal China ini pemerintah memberikan sejumlah pembelaannya. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.
1. Pemerintah akui sulit awasi pekerja asing ilegal
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans Maruli Apul Hasoloan mengakui, sulitnya melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait, sidak langsung merupakan cara efektif memberantas tenaga kerja asing ilegal."Kalau ilegal, saya setuju ini agak susah. Kita memeriksanya dalam hubungan kerja. Kita memeriksanya ke perusahaan-perusahaan. Kita beri pemahaman, jadi seperti represif. Jadi dari sisi pengawasan, kita kerja sama dengan polisi dan imigrasi," katanya.
2. Tenaga kerja ilegal China hanya 800 orang
Menko Luhut membantah mengenai 21.000 tenaga kerja China seluruhnya ilegal. Padahal, tenaga kerja dari China yang ilegal hanya tercatat sebanyak 800 orang."Kita jangan merusak diri sendiri dengan membuat berita tidak benar. Berita yang benar dari data yang kami miliki, tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin ilegal itu hanya 800 orang. Satu angka yang wajar dan tentu bisa terjadi dengan luasnya wilayah Indonesia," katanya.
3. Kebijakan bebas visa terus dievaluasi
Presiden Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat."Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.
4. Pemerintah minta 10 juta turis bukan tenaga kerja
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Jepang bersama sejumlah kabinet kerja. Dalam kunjungan tersebut, ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia.Menurut Menko Luhut, Indonesia bukan bermaksud menarik tenaga kerja China, melainkan menarik turis China ke Indonesia. "Presiden Jokowi minta ke Presiden China (Xi Jin Ping) supaya mengirim 10 juta turis Tiongkok datang ke Indonesia. Kemarin ada 1,3 juta turis datang ke Indonesia dari China. Angka ini masih jauh, tapi angka itu diplesetkan jadi tenaga kerja kasar China yang masuk ke Indonesia," ujarnya.
5. Isu 10 juta tenaga kerja ilegal China tak masuk logika
Presiden Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia hanya berjumlah 21 ribu. Dia mengatakan pula tak mungkin warga Negeri Tirai Bambu berbondong-bondong ke Indonesia karena gaji yang diperoleh di tanah air lebih rendah ketimbang gaji yang didapat apabila bekerja di negara mereka sendiri."Logikanya ndak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini nggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," ujarnya. (sumber: Merdeka.com)
