FaktaIndonesia.id, Jakarta - Semua bakal calon Gubernur DKI Jakarta bertekad untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan nyam...
FaktaIndonesia.id, Jakarta - Semua bakal calon Gubernur DKI Jakarta bertekad untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan nyaman untuk warganya. Beragam solusi dan ide ditawarkan oleh para kandidat, termasuk persoalan tempat tinggal di ibu kota.
Apa saja solusi dari para kandidat untuk masalah tempat tinggal di Jakarta?
detikcom, Jumat (14/10/2016) merangkum ide dan solusi yang pernah ditawarkan oleh para kandidat, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ide dan solusi ini pernah mereka tawarkan baik secara langsung kepada warga, lewat wawancara dengan media maupun yang tertuang dalam visi dan misi yang mereka serahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
Saat mendaftar ke KPUD DKI Jakarta, yang pertama mendaftar adalah pasangan Ahok-Djarot, lalu Agus-Sylvi dan terakhir Anies-Sandiaga. Karena KPU belum menetapkan nomor urut kandidat, detikcom memaparkan ide dan solusi para kandidat dengan urutan kandidat berdasarkan urutan saat mereka mendaftar di KPU.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat
Bakal calon Gubernur DKI petahana yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, ada beberapa solusi yang dibagi dalam empat kategori terkait masalah rumah tinggal.
Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.
"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun (rumah susun), bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200-250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja tidak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80 persen lebih. Di situ anaknya dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5-15 ribu," kata Ahok, Senin (10/10/2016).
Kategori Kedua, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.
"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya.
Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.
"Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.
Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.
"Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150, 200, atau 300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual tanah itu, boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.
Agus Yudhoyono-Sylviana Murni
Bakal calon Gubernur DKI ini diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Berdasarkan visi misi yang dikutip detikcom dari Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) KPU RI, Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni ini bertekad untuk mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang hijau (Green Jakarta) dan Jakarta yang nyaman dan bermartabat.
Pasangan ini kemudian membuat program kerja berdasarkan kriteria 6 misi tersebut. Agus tidak merinci khsusus terkait solusi untuk tempat tinggal di Jakarta.
Namun, dalam program Aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang Maju, Agus-Sylvi menyinggung berkenaan tempat tinggal di Jakarta.
Jika terpilih, pasangan ini akan melakukan pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, Agus-Sylvi juga akan meningkatkan akses warga DKI Jakarta terhadap hak atas tempat tinggal, sanitasi dan air bersih.
Selain itu, saat berkunjung ke Rusunawa Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa (11/10) Agus berjanji akan menurunkan harga sewa rusunawa.
Hal itu dikatakan Agus setelah mendengar curahan hati Fatimah, salah seorang oenghuni Rusunawa Sindang. Menurut Fatimah, saat ini harga sewa rusunawa mencapai Rp 70 ribu hingga Rp 460 ribu.
"Per bulan Rp 460 ribu ya? Mudah-mudahan bisa turun lagi. Saya insya Allah kalau ada kesempatan untuk memimpin, saya akan menurunkan lagi," kata Agus.
"Nanti saya juga akan buat masjid. Dengan adanya tempat ibadah, insya Allah nantinya anak-anak kita akan menjadi anak sholeh dan sholehah," lanjutnya.
Anies Baswedan- Sandiaga Uno
Bakal calon Gubernur DKI yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejatera (PKS) ini pernah menawarkan solusi terkait tempat tinggal kepada warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Bahkan Anies melakukan kontrak politik dengan warga tersebut.
Salah satu isi kontrak politik Anies yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno ini yakni berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan segketa tanah. Anies mengatakan, penyelesaian sengketa tanah ini harus dengan komunikasi dan dialog. Bahkan Anies menyatakan diri siap menjadi mediator sengketa tanah.
"Jadi, pesan utama kontrak politik, semuanya dikomunikasikan. Semuanya didiskusikan, dibicarakan, jangan dikerjakan secara sepihak. Karena kalau dikerjakan sepihak apapun juga itu bisa merugikan buat banyak orang dan kasian masyarakat kita, justru kontrak politik tadi pesan utamanya akan berdialog, akan berkomunikasi termasuk memerankan mediasi meskipun tanah bukan milik pemda," kata Anies, Minggu (2/10/2016).
Dalam kontrak politik dengan warga Tanah Merah disebutkan tiga poin yang diminta warga tanah merah :
1. Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Warga Kota meliputi legalisasi tanah dengan sertifikat dengan syarat tertentu, realisasi kampung deret dan mempertahankan kearifan lokal Jakarta.
2. Mereview dan merivisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam hal zonasi.
3. Keterbukaan dan Penyebarluaskan informasi kepada Warga Kota.
Sementara, dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD DKI Jakarta, Anies dan Sandiaga belum merinci tentang solusi untuk tempat tinggal ini. Pasangan ini hanya menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap penataan RTRW Jakarta. (Sumber: detik.com).
