FAKTA INDONESIA - Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri), Agum Gumelar menanggapi persoalan tentang mant...
FAKTA INDONESIA - Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri), Agum Gumelar menanggapi persoalan tentang mantan menteri yang menyatakan anti Pancasila. Agum mengatakan hal ini sudah kebangetan."Itu sudah kebangetan," kata Agum saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).
Menurut Agum siapapun orangnya, bila mengatakan anti Pancasila sudah sangat keterlaluan. Apalagi bila seseorang itu dari kalangan militer, sangat tidak sesuai dengan jiwa semangat sapta marga sumpah prajurit dan tribata.
"Siapapun dia, apakah bekas menteri, bekas jenderal kalau katakan anti pancasila, itu sudah keterlaluan," ujarnya.
"Saya rasa itu tidak sesuai dengan, kalau dari kalangan militer, itu tak sesuai dengan jiwa semangat sapta marga sumpah prajurit dan tribrata, kalau di tiga itu disimak dihayati dan dipedomani, saya pikir tak ada purnawirawan yg bersikap seperti ini," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini Agum juga mengatakan dukungannya mengenai pembubaran ormas Islam anti Pancasila. "Semua bergabung bersama menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI melalui proses hukum dan pernyataan paling penting saat itu adalah bahwa dalam hadapi situasi seperti sekarang ini TNI Polri harus solid," ucapnya.
Menurutnya solidaritas TNI Polri adalah jaminan tetap kokohnya sebuah negara NKRI. Sebesar apapun ancaman untuk negeri ini, selama TNI Polri solid maka tidak akan mampu menggoyangkan NKRI.
"Sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini selama TNI Polti solid, tak akan mampu goyang NKRI. Itu penekanan sekali, dan ada jawa sunda dan lain-lain, dengan pemikiran jauh ke depan para pendiri bangsa ini mendirikan NKRI berdasarkan pancasila," jelasnya
Baca juga: Video Viral! Ada Menteri Era SBY Dukung Khilafah dan Anti Pancasila?
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali dan mengerti sejarah bangsanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang hormati jasa para pahlawannya. Kalau ada orang yang berpikiran di luar ini saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," tutupnya. (detik.com/FaktaIndonesia.id)
