FAKTA INDONESIA - Hari ini. Melalui akun twitternya, Dinas Sosial DKI Jakarta mengunggah sebuah foto yang bertuliskan keterangan “Penjeput...
FAKTA INDONESIA - Hari ini. Melalui akun twitternya, Dinas Sosial DKI Jakarta mengunggah sebuah foto yang bertuliskan keterangan “Penjeputan peserta aksi damai 112 di Masjid Istiqlal yg terlantar utk dipulangkan ke kampung halaman mereka di Palembang @infopalembang”.Ini sungguh memprihatinkan. Mereka jauh-jauh datang ke Jakarta dengan sebuah semangat “jihad bela ulama”, tapi setelah itu mereka pun ditelantarkan. Padahal, kehidupan di Jakarta itu keras. Apalagi untuk wajah-wajah muda lagi polos. Coba lihat saja wajah-wajah peserta aksi 112 yang terlantar itu, polos, masih belasan tahun, dan tanpa kepastian untuk kembali ke kampung halamannya.
Saya jadi bertanya-tanya, mengapa anak-anak belia ini sampai mau datang ke Jakarta dari kampung halamannya di Palembang sana? Datang pun hanya modal nekat. Tak tahu nanti bakal gimana. Tidak ada kepastian bisa pulang atau tidak. Tidak juga punya saudara di Jakarta. Memang saudara seiman banyak di Jakarta, tapi apakah mereka masih mempunyai segenggam empati untuk berbagi?
Ini seperti aksi bela islam jilid 2. Beratus-ratus orang gagal pulang ke kampung halaman mereka. Padahal, kata seorang ulama kondang, dana aksi bela islam berlebih. Tapi mengapa bisa terjadi ratusan peserta tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena tidak ada ongkos? Inikan sebuah ironi di tengah euforia “melimpahnya dana umat”. Kemana dananya?
Ternyata. Ada penyelewengan dana umat dalam aksi bela islam. Polisi baru menetapkan satu tersangka, rekan dari Bachtiar Nasir. Ini sungguh memalukan. Menjual keperihan hidup orang lain, dari mereka yang jalan kaki dari Ciamis, mereka yang korbankan dana nikahnya, untuk mendulang uang yang begitu besar. Tapi, setelah terkumpul, pihak pengelola menganggapnya sebagai ghanimah (rampasan perang) untuk dibagi-bagi.
Faktanya. Satu jenis “tijarah” (perniagaan) yang selalunya laris manis dikonsumsi publik adalah agama. Apalagi, saat musim Pilkada. Agama menjadi komoditi yang mempu mendulang banyak rejeki. Para ulama, pada ustadz, para cendikia, para tokoh yang biasa berbicara agama akan kebanjiran orderan saat musim Pilkada.
Penjeputan peserta aksi damai 112 di Masjid Istiqlal yg terlantar utk dipulangkan ke kampung halaman mereka di Palembang. @infopalembang pic.twitter.com/FTrCi4DYDx
— Dinsos DKI Jakarta (@DinsosDKI1) February 15, 2017
Apalagi. Ada lahan basah lagi subur di Pilkada DKI. Sang Petahana yang maju kembali memperebutkan kursi DKI 1 adalah non-muslim. Isu “non-muslim haram jadi pemimpin” adalah isu seksi yang mampu menaikkan nilai tawar dalam menjual agama untuk menjatuhkan Petahana. Apalagi, dari sisi rekam jejak Petahana jauh mengungguli lawan-lawannya. Tarif yang dipasang bisa sangat tinggi.
Bagi saya yang sama-sama “tukang dakwah” itu silahkan saja. Menjual kefasihan dalam mengupas firman-firman Tuhan, karena di situlah kehidupan rumah tangganya, ya silahkan saja. Tapi kita bisa mengukur. Mana juru dakwah yang orientasinya harta dan tahta, mana juru dakwah yang orientasinya kemaslahatan umat.
Kita dipertontonkan dengan sebuah kehidupan para juru dakwah yang glamor. Kemana-mana naik mobil mewah, saat diundang harus dengan fasilitas nomor satu, tarif ceramah yang tak jauh beda dengan tarif seorang entertainer, juga pergi umroh dengan first class. Ini merupakan sebuah anomali di tengah himpitan hidup umat yang susah dan menderita.
Saat beberapa ulama diajak umroh ke Tanah Suci oleh seorang calon kepala daerah dengan fasilitas kelas satu, saat itu pula ada anak-anak remaja yang terlantar di Jakarta. Padahal, sang calon hadir di tempat dimana anak-anak itu hadir juga.
Memang tidak ada kaitannya antara ibadah umroh para ulama tadi dengan nasib anak-anak malang tadi. Siapa juga anak-anak ingusan itu? Salah sendiri mereka nekat pergi ke Jakarta.
Pada akhirnya. Pepatah yang mengatakan “habis manis sepah dibuang” benar adanya. Dengan mulut yang manis diajaklah umat untuk ikut serta aksi bela ulama, dimana ulamanya memang salah. Lalu, setelahnya, mereka berlepas diri dari segala macam tanggung jawab.
Akhirnya. Pemerintah lah yang bertanggung. Pihak yang menjadi sasaran caci maki mereka yang harus mengurusi para peserta yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Padahal, sebuah aksi tidak mungkin bergerak tanpa dana. Selalu ada dana di pusaran aksi-aksi penumpukan masa. Kita tidak perlu lagi bertanya dananya kemana?
Izinkan saya melemparkan sebuah wacana kepada para pembaca. Apakah kesadaran beragama seperti aksi bela islam, aksi subuh berjamaah, dan aksi-aksi berjamaah lainnya, dapat memberikan solusi atas kemiskinan dan timpangnya pemeratan pembangunan negeri ini? Mengapa yang selalu dibahas melulu soal penistaan? Mengapa yang dikupas melulu soal non-muslim?
Bisakah kita fokus pada masalah-masalah yang urgen semisal kemiskinan yang disebabkan budaya korupsi yang telah mendarah daging? Bisakah kita menurunkan jutaan massa untuk meneriakkan gantung mereka yang santun tapi korupsi? Bisakah kita menurunkan jutaan massa untuk menuntut kemandekkan pembangunan di daerah kita masing-masing?
Jawabannya tidak bisa. Sebab yang akan diuntungkan adalah rakyat. Rakyat dalam pandangan perniagaan mereka adalah ancaman. Dan, saat ada pemimpin yang mempunyai keberpihakan kepada rakyat, ia akan menjadi ancaman baru. Ia harus dimusuhi ramai-ramai. Ia harus dilenyapkan. Bahkan jika harus menggadaikan Firman Tuhan.
Ra(i)sa-ra(i)sanya begitulah
Oleh: Muhammad Nurdin
Sumber: Seword.com
