FaktaIndonesia.id - Munculnya 12 nama calon wakil presiden yang layak mendampingi Presiden Jokowi pada pemilu 2019 disertai susunan kabine...
FaktaIndonesia.id - Munculnya 12 nama calon wakil presiden yang layak mendampingi Presiden Jokowi pada pemilu 2019 disertai susunan kabinet Jilid II Presiden Jokowi yang dirilis oleh PSI atau Partai Solidaritas Indonesia menuai berbagai tanggapan, salah satunya tanggapan dari analis politik RPI atau Respublica Political Institute di Jakarta, A.Sa'duddin Sabilurrasad.
"Pemilunya saja belum mulai, masa sudah bicara komposisi kabinet? ah, ngelindur aja." ujarnya kepada FaktaIndonesia.id. Selain itu, Sabilurrasad juga menambahkan bahwa ada lima poin krusial yang mestinya menjadi bahan pertimbangan PSI Sebelum merilis nama-nama cawapres dan susunan kabinet Presiden Jokowi iilid II. Pertama, Pemilunya saja belum mulai, sebaiknya PSI fokus agar lolos Parliamentary Treshold dulu. Untuk partai baru, angka 4% itu tidak mudah. Kedua, sebelum pemilu dimulai, posisi cawapres itu perlu dibicarakan lebih dulu di seluruh pimpinan partai koalisi. ingat, 2019 ini PSI posisinya partai pendukung, bukan partai pengusung. ketiga, sebaiknya PSI tidak berbuat diluar wewenangnya. yang jadi presiden itu Jokowi, urusan kabinet itu hak prerogratif Presiden.
keempat, munculnya komposisi kabinet sedini ini justru akan merugikan Pak Jokowi. Karena publik pasti akan ada yang menilai bahwa politik pada akhirnya adalah soal bagi-bagi kekuasaan. Kelima, PSI sebaiknya tahu diri. PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura sudah kerja semua. "ini PSI kerja juga belum, sudah mikirin pembagian hasil", ujarnya menambahkan.
Seraya dengan itu, Sabilurrasad juga menambahkan bahwa dalam dunia politik nafas partai harus panjang, hari ini A besok bisa B. bicara soal komposisi kabinet sedini ini jelas menunjukkan bahwa mereka yang menamakan diri politisi millenial ini masih perlu makan asam dan garam. "kita tahu, ada juga bakal cawapres yang sudah deklarasi dimana-mana,tapi presidennya belum jelas siapa. ini aneh, sementara lima partai lain sudah menyatakan diri mencalonkan kembali Pak Jokowi, ini malah deklarasi cawapres sendiri. Masa rombongan yang datang terakhir tiba-tiba minta cawapres, sementara rombongan yang lebih dulu bergabung memang dianggap apa?", tambahnya.
Semakin mendekati pemilu, manuver untuk menjadi Cawapres pendamping Presiden Jokowi juga semakin gencar. Menurut Sabilurrasad, hal itu masih wajar. Namun,
manuver-manuver tersebut perlu diatur ritme dan komposisinya. "yang penting, jangan ancam pak Jokowi. Kalo ga dipilih pak Jokowi ya jangan ngambek" tutupnya.
"Pemilunya saja belum mulai, masa sudah bicara komposisi kabinet? ah, ngelindur aja." ujarnya kepada FaktaIndonesia.id. Selain itu, Sabilurrasad juga menambahkan bahwa ada lima poin krusial yang mestinya menjadi bahan pertimbangan PSI Sebelum merilis nama-nama cawapres dan susunan kabinet Presiden Jokowi iilid II. Pertama, Pemilunya saja belum mulai, sebaiknya PSI fokus agar lolos Parliamentary Treshold dulu. Untuk partai baru, angka 4% itu tidak mudah. Kedua, sebelum pemilu dimulai, posisi cawapres itu perlu dibicarakan lebih dulu di seluruh pimpinan partai koalisi. ingat, 2019 ini PSI posisinya partai pendukung, bukan partai pengusung. ketiga, sebaiknya PSI tidak berbuat diluar wewenangnya. yang jadi presiden itu Jokowi, urusan kabinet itu hak prerogratif Presiden.
keempat, munculnya komposisi kabinet sedini ini justru akan merugikan Pak Jokowi. Karena publik pasti akan ada yang menilai bahwa politik pada akhirnya adalah soal bagi-bagi kekuasaan. Kelima, PSI sebaiknya tahu diri. PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura sudah kerja semua. "ini PSI kerja juga belum, sudah mikirin pembagian hasil", ujarnya menambahkan.
Seraya dengan itu, Sabilurrasad juga menambahkan bahwa dalam dunia politik nafas partai harus panjang, hari ini A besok bisa B. bicara soal komposisi kabinet sedini ini jelas menunjukkan bahwa mereka yang menamakan diri politisi millenial ini masih perlu makan asam dan garam. "kita tahu, ada juga bakal cawapres yang sudah deklarasi dimana-mana,tapi presidennya belum jelas siapa. ini aneh, sementara lima partai lain sudah menyatakan diri mencalonkan kembali Pak Jokowi, ini malah deklarasi cawapres sendiri. Masa rombongan yang datang terakhir tiba-tiba minta cawapres, sementara rombongan yang lebih dulu bergabung memang dianggap apa?", tambahnya.
Semakin mendekati pemilu, manuver untuk menjadi Cawapres pendamping Presiden Jokowi juga semakin gencar. Menurut Sabilurrasad, hal itu masih wajar. Namun,
