FAKTA INDONESIA - Akhir-akhir ini propaganda yang berisi ajakan untuk ikut demo 299 semakin kencang. Demonstrasi yang diinisiasi oleh Pres...
FAKTA INDONESIA - Akhir-akhir ini propaganda yang berisi ajakan untuk ikut demo 299 semakin kencang. Demonstrasi yang diinisiasi oleh Presidium Alumni 212 diarahkan untuk menolak Perppu No. 2/2017 tentang Ormas dan menolak kebangkitan PKI.
Sebagaimana yang kita tahu, Perppu Ormas dikeluarkan pemerintah untuk melindungi NKRI dan Pancasila dari rongrongan ideologi lain yang tak sesuai dengan bangsa Indonesia, baik dari ideologi Kiri maupun Kanan. Usaha pemerintah tersebut telah sesuai dengan konstitusi UUD 1945.
Namun, kelompok yang diinisiasi oleh Presidium Alumni 212 itu justru ingin menabrak usaha pemerintah tersebut. Mereka justru mendemo landasan legal dari upaya pemerintah dalam melindungi kedaulatan NKRI dan Pancasila.
Penolakan yang disampaikan oleh Presidium Alumni 212 sebenarnya tak mendasar. Mereka menyebarkan provokasi bahwa pemerintah ke depan akan bertindak otoriter yang dapat membungkam kelompok oposan dengan memanfaatkan Perppu Ormas. Tentu, hal tersebut tidak benar.
Pemerintah hingga saat ini masih berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Perppu Ormas diterapkan, Pemerintah akan tetap menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul berserikat dan berorganisasi.
Kemudian terkait isu penolakan kebangkitan PKI dalam struktur pemerintahan yang menjadi salah satu tuntutan aksi 299, kita bisa menilai sendiri dengan pikiran waras. Hal tersebut sangat lucu karena mereka mendemo sesuatu yang sebenarnya informasi hoax.
Isu kebangkitan PKI seperti telah diuraikan banyak tokoh, baik dari pemerintahan, partai politik, akademisi, ormas, dan NGO adalah isu bohong atau informasi hoax. Tak ada bukti sahih bahwa pemerintah saat ini disusupi PKI dan pemerintah melindungi mereka.
Mendemo informasi hoax tentu tidak akan berkontribusi positif pada pembangunan bangsa. Justru sebaliknya, hal tersebut berpotensi akan menimbulkan instabilitas sosial politik di masyarakat.
Sejak akhir 2016, demo yang memobilisasi umat Islam terus dilakukan. Demo berjilid ini berganti-ganti isu tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu selalu menyerang pemerintahan Jokowi.
Dengan begitu, sangat terlihat bahwa upaya ajakan demo kali ini juga sarat dengan kepentingan politik. Kita seharunya bisa membaca arah dari demo ini, yaitu untuk menggembosi pemerintahan Jokowi dan memberikan panggung bagi pihak-pihak yang mendanainya.
Sebenarnya menyuarakan kepentingan umat Islam dan rakyat pada umumnya adalah tindakan sah dalam sistem demokrasi. Tetapi bila dilakukan berjilid-jilid seperti ini tentu akan merugikan banyak pihak.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi. Menurutnya, mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum. Bukan dengan cara aksi massa demonstrasi.
Hendardi juga mempertanyakan apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 terkait isu PKI. Sebab kebangkitan PKI sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata.
Hendardi berpandangan bahwa mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang apolitis dengan argumen-argumen keagamaan yang absurd untuk tujuan politik kelompok tertentu.
Apa yang dilakukan oleh Presidium Alumni 212 sebenarnya adalah gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan, apalagi sebagai bentuk jihad.
Untuk itu seharusnya kita bisa kritis dalam melihat ajakan demonstrasi, seperti aksi demo 299 ini. Kita harus periksa kepentingan siapa yang bekerja di balik mobilisasi umat Islam ini. Jangan sampai kita dijadikan martir bagi mereka yang memiliki kepentingan sesaat melalui demo tersebut.
Oleh: Nanda Aria
Sumber: Kumparan.com
