FAKTA INDONESIA - Panitia pelaksana Pameran Rupa Pembebasan Tribute to Widji Thukul oleh Andreas Iswinarto yang rencananya akan dimulai pa...
FAKTA INDONESIA - Panitia pelaksana Pameran Rupa Pembebasan Tribute to Widji Thukul oleh Andreas Iswinarto yang rencananya akan dimulai pada Senin, (1/5) di Gedung Sarikat Islam Kelurahan Sarirejo, Kota Semarang terpaksa menunda pelaksanaan acara karena pengelola Wakaf Gedung Sarikat Islam merasa keberatan atas penyelenggaraan acara sebagai akibat dari fitnah dan provokasi hoax dari kelompok tertentu yang menganggap acara sebagai embrio PKI.
“Ayo para aktifis islam se-jawa Tengah, FPI, GPK, Muhammadiyah dengan KOKAMnya, dan seluruh Ormas Islam se-Jawa Tengah, Bubarkan embrio PKI,” seru kelompok yang menolak pelaksanaan acara tersebut dalam pesan yang tersebar lewat media sosial.
Dalam pesan yang beredar tersebut, tercatat ada beberapa ormas islam yang menolak pelaksanaan kegiatan, yakni: Kokam Muhammadiyah, GPK, LUISS, FKPPI, Lindu Aji, IMM, Tapak Suci, PPM, IPM, LBH PUMA, GPII, Hidayatullah, Persis, DDII, FUIS dan Fostam.
“Kami menyatakan menolak denga keras Jaringan Peradaban Paham Kiri Komunis di Kota Semarang yang suka mengadu domba masyarakat dan umat, menebarkan fitnah dan kebencian pada ulama, serta gemar melakukan kegaduhan,” terang kelompok-kelompok tersebut dalam sebaran pesan mereka.
Sementara itu, salah seorang panitia acara, Yunantyo Adi, menyayangkan penolakan pameran tersebut karena hoax dan fitnah yang tidak benar adanya serta tidak melakukan klarifikasi pada panitia.
“Kami menyayangkan ormas-ormas tersebut bisa termakan info hoax dengan mudah. Sebagai intelektual, seharusnya mereka mampu menyaring informasi yang beredar,” ungkap pria yang juga aktif dalam komunitas lintas iman di Kota semarang tersebut.
Yunantyo Adi juga menambahkan bahwa jauh hari sebelum pelaksanaan acara, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Semarang Timur, Kelurahan Sarirejo, dan juga Pengurus Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia.
Dia jmenyatakan bahwa panitia sama sekali tidak mengadakan diskusi yang mengundang kyai, ustadz, tokoh Ormas Islam dengan tema meluruskan sejarah PKI dari rekayasa Soeharto sebagaimana dituduhkan oleh kelompok penolak.
“Kami hanya mengadakan diskusi seni Widji Thukul dengan tema Memandang Widji Thukul Lebih Dalam dan tidak ada diskusi terkait PKI,” ujarnya.
Dia juga mengaku bahwa pihak panitia telah membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa kegiatan tersebut adalah murni pameran karya rupa Andreas Iswinarto yang bertema Memandang Lebih Dalam Widji Thukul yang dikemas dalam pameran lukisan , pembacaan puisi-puisi karya Widji Thukul, dan diskusi terkait tema.
“Dalam surat pernyataan, kami siap bertanggung jawab jika dalam pelaksanannya, terjadi penyimpangan diluar rangkaian acara yang telah disepakati,” ungkapnya.
Namun, demi menjaga ketertiban dan kondusifitas Kota semarang, dia mengaku bahwa panitia terpaksa menunda keiatan tersebut dan sedang mencari alternatif tempat baru.
“Kami tidak akan kalah dari kelompok yang suka menebar hoax dan fitnah. Kami sedang berupaya mencari alernatif tempat lain karena pengelola gedung SI khawatir akan kondusifitas dan ketertiban lokasi” seru Yunantyo Adi.
Hingga berita ini diturukan, redaksi gayengnews.com belum mampu mencari tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tersebarnya pesan yang menganggap panitia pelaksana Pameran Rupa Pembebasan Tribute to Widji Thukul oleh Andreas Iswinarto sebagai embrio PKI untuk dimintai konfirmasi.
Pada kesempatan lain, Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar menegaskan hal yang cukup kontras, sebagai berikut:
Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melarang anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) terlibat kegiatan atau upaya pembubaran organisasi lain meski melanggar aturan.
“Kalau ada kelompok lain yang membuat acara entah itu punya izin resmi atau tidak, jangan sekali-kali anda semua ikut membubarkan,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah saat Apel Akbar Kokam se-Bantul di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu sore (23/04/2017).
Menurut Dahnil, Kokam atau barisan muda di bawah koordinasi PP Pemuda Muhammadiyah boleh tidak setuju atau tidak menyukai kegiatan maupun acara yang digelar kelompok lain karena bertentangan dengan visi misi organisasi ini.
“Anda bisa tidak setuju dengan wacana kekhalifahan, tapi jangan sekali-kali menjadi hakim dari wacana itu. Karena yang boleh ambil keputusan melanggar UU atau tidak, apakah perlu ditindak secara hukum atau tidak itu pihak kepolisian” katanya.
Dengan demikian, lanjut Dahnil, anggota Kokam diminta jangan sekali-sekali berlaku anarkis dan memperlihatkan kekerasan atas apa yang tidak sesuai dengan ideologi, karena sikap itu bukan merupakan watak dan karakter Muhammadiyah.
“Kalau anda tidak setuju adanya sebuah acara datang di acara itu, hadir dengan membawa otak dan nalar, diskusikan dan bantah apa yang mereka wacanakan, karena negara ini demokrasi. Itu sudah jadi komitmen kita bersama,” kata Dahnil.
Ia juga mengatakan, jangan sekali-kali anggota Kokam mengambil alih fungsi kepolisian, sehingga apabila ada pelanggaran UU, tidak sesuai aturan dan keadaban publik serahkan sepenuhnya kepada aparat negara untuk diproses sebagaimana mestinya.
“Laporkan ke polisi, kalau pak polisi lambat, ajak bareng-bareng, jangan ambil peran polisi. Biarkan tugas penegakan hukum serahkan ke polisi, tugas kita hanya mengawal, memastikan proses hukum berjalan semestinya,” katanya.
Dahnil juga mengharapkan, kalau ada kegiatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ideologi negara atau melanggar aturan sampaikan kritik, bahkan kalau perlu menempuh jalur hukum sesuai prosedur yang ada.
“Itu pesan penting dari PP Pemuda Muhammadiyah terutama teman-teman Kokam se-Bantul yang lulus dari diklatsar beberapa hari lalu,” katanya.
(gayengnews/tirto/gerpol)
