FaktaIndonesia.id - Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar meminta aparat penegak hukum tid...
FaktaIndonesia.id - Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar meminta aparat penegak hukum tidak ragu menangkap siapa saja, termasuk purnawirawan TNI, yang memainkan isu makar khususnya dalam demonstrasi yang rencananya bakal digelar di Monas pada 2 Desember 2016."Itu sudah masalah individu (kalau ada purnawirawan yang bermain isu makar), siapapun dia, pejabat, wali kota, purnawirawan jenderal, kalau ada indikasi dan didukung data dan fakta hendak memecah-belah keutuhan NKRI dan Pancasila, tindak tegas," kata Agum dalam konferensi pers yang digelar DPP Pepabri, di Restoran Taste Paradise, Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11/16).
Dirinya menyadari purnawirawan memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil setelah purnatugas yaitu, hak dipilih dan memilih dalam pemilu maupun pilkada.
Namun perbedaan sikap politik bersifat sementara. Jika proses politik selesai maka perseteruan juga harus diakhiri.
"Perbedaan politik sifatnya sementara. Setelah selesai harus dihormati," katanya.
Menurut Agum, DPP Pepabri sangat peduli akan keutuhan NKRI dan Pancasila. Sebagai prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Tribata, semangat setia pada NKRI dan Pancasila tidak bisa ditawar lagi.
Bila perlu siap mengorbankan nyawa demi menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.
Sikap tersebut bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian purnawirawan TNI-Polri atas memanasnya suhu politik akibat pernyataan cagub DKI Basuki T Purnama alias Ahok yang dianggap menodai agama.
Pepabri mengerti ketersinggungan umat Islam namun mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Pepabri, lanjut Agum, mengikuti situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir termasuk mencermati rencana demonstrasi yang belakangan disebut sebagai doa bersama di Monas pada 2 Desember mendatang.
Pihaknya meminta masyarakat yang berencana menggelar aksi atau doa bersama dapat memegang teguh komitmen yang disepakati dengan pemerintah, dalam hal ini, Polri, yakni melaksanakan demonstrasi super damai.
Namun demikian, Pepabri, mengingatkan masyarakat yang ikut aksi untuk tidak memaksakan kehendak.
Aparat penegak hukum juga diminta berani menindak tegas pihak-pihak yang menungggangi aksi tersebut. Terlebih, ada indikasi bakal disusupi teroris.
BACA: Mengerikan, Ini Sepak Terjang Teroris Rio Priatna Jaringan Bahrun Naim, Setelah Ditangkap Terungkap...
"Harapan kami, ayo laksanakan demo 2 Desember sesuai dengan komitmen. Jangan memaksakan kehendak, kalau proses hukum telah berjalan yang berbicara adalah pengadilan. Kalau memaksakan kehendak artinya menginjak-injak hukum," tegas Agum.
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Kay Wijaya
